ASOSIASI Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) secara resmi diperkenalkan kepada publik melalui agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Hasil Survei Nasional Tata Kelola Makan Bergizi Gratis yang diselenggarakan pada Rabu, (17/12), di Jakarta.
Momentum ini menjadi penanda penting hadirnya sebuah organisasi profesi yang secara khusus dibentuk untuk memperkuat fondasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis nasional.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman dan peluncuran hasil survei nasional tata kelola MBG, APPMBGI ingin memastikan bahwa seluruh mata rantai program, mulai dari pasokan bahan baku, proses pengolahan di dapur, hingga distribusi kepada penerima manfaat, berada dalam satu ekosistem kerja yang terintegrasi dan saling menguatkan.
Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menjelaskan, pembentukan asosiasi ini berangkat dari kesadaran kolektif akan posisi para pengusaha dan pengelola dapur MBG yang selama ini berada di titik paling rentan dalam keseluruhan rantai kebijakan.
"Mereka adalah aktor yang bekerja paling dekat dengan masyarakat dan penerima manfaat, sekaligus menjadi pihak yang pertama kali berhadapan dengan konsekuensi ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan program," ucap Rivai.
Sebagaimana diketahui, berbagai dinamika mewarnai perjalanan program MBG mulai dari kasus keracunan massal hingga gangguan distribusi di lapangan, serta pengusaha dan pengelola dapur yang kerap menjadi kelompok yang paling terdampak.
Hal ini tidak hanya berdampak kepada yang bersifat teknis, tetapi juga menjalar ke aspek ekonomi, hukum, dan reputasi. "Ironisnya, di balik tekanan tersebut, mereka tulang punggung utama yang menopang keberlangsungan program dari hari ke hari," ungkap dia.
Rivai menilai, pengusaha dan pengelola dapur MBG kerap berada di lapisan paling bawah dari rantai kebijakan, namun justru memikul tanggung jawab paling besar. Ketika terjadi masalah, lanjut dia, sorotan publik dan tekanan sosial hampir selalu tertuju kepada dapur dan pelaksana lapangan, tanpa mempertimbangkan kompleksitas tata kelola serta panjangnya mata rantai kebijakan yang melingkupinya.
"APPMBGI menilai kondisi ini tidak sehat dan berisiko menggerus keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Tanpa sistem perlindungan, pendampingan, dan standar kerja yang jelas serta konsisten, para pengelola dapur akan terus berada dalam posisi yang rentan. Pada akhirnya, kondisi tersebut bukan hanya merugikan pelaksana di lapangan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya lahir dari niat mulia negara," bebernya.
Oleh karena itu, tambah Rivai, APPMBGI hadir untuk memastikan pengusaha dan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis tidak berjalan sendiri.
"Mereka perlu dilindungi secara kelembagaan, didampingi secara profesional, dan diperkuat kapasitasnya agar mampu menjalankan tanggung jawab besar ini dengan aman, akuntabel, dan berkelanjutan," tegasnya.
APPMBGI juga menegaskan bahwa pengusaha dan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pelaksana teknis di lapangan.
"Mereka adalah inti dan jantung dari seluruh ekosistem Program Makan Bergizi Gratis. Dari dapur-dapur inilah kualitas gizi anak-anak Indonesia ditentukan, keamanan pangan dijaga, disiplin sanitasi ditegakkan, dan kepercayaan publik terhadap kehadiran negara dipertaruhkan setiap hari. Jika dapur-dapur MBG kuat, profesional, dan terlindungi, maka program ini akan kokoh," tuturnya.
Rivai menyampaikan, APPMBGI bakal memastikan bahwa program MBG aman bagi anak-anak, adil bagi para pelaksana di lapangan, dan membanggakan bagi Indonesia.
“Dengan kehadiran APPMBGI, kami ingin menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak ditentukan oleh kebijakan di atas kertas semata, melainkan oleh kekuatan fondasi paling dasarnya, yaitu para pengusaha dan pengelola dapur yang bekerja setiap hari, sering kali tanpa sorotan, demi masa depan anak-anak Indonesia," tandasnya.